Artikel Sejarah "Kebijakan Orba"

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU

1.      Kebijakan Ekonomi

Program pemerintah pada awal orba diarahkan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Untuk melaksananakannya, MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXII Tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Berikut tiga program yang harus diselesaikan secara ertahap oleh pemerintah.

a.       Program penyelamatan

b.      Program stabilisasi dan rehabilitasi

c.       Program pembangunan

Untuk melaksanakan program tersebut, ketua presidium Kabinet Ampera mengeluarkan petunjuk dan instruksi sebagai berikut.

a.       Mengadakan operasi pajak.

b.      Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri (MPS) dan menghitung pajak orang lain (MPO).

c.       Penghematan di bidang pengeluaran pemerintah, khususnya pengeluaran yang konsumtif dan rutin, serta menhapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.

d.      Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

Kebijakan ekonomi yang berorientasi ke luar negeri yaitu melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri. Paca orde lama, hutang Indonesia mencapai USS2,2-2,7 miliar. Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia berusaha meminta Negara kreditor untuk menunda pembayaran hutang (rescheduling).

Atas prakarsa Jepang, pada tanggal 19-20 September 1966 diadakan perundingan di Tokyo, Jepang (Tokyo Club). Dalam perundingan tersebut pemerintah Indonesia mengemukakan bahwa devisa ekspor untuk pembayaran hutang dipakai untuk mengimpor bahan baku dan spare part. Kemudian diadakan perundingan lanjutan di Paris, Prancis (Paris Club) dengan hasil sebagai berikut.

a.       Indonesia mendapatkan penangguhan hingga kurun waktu tahun 1972-1978.

b.      Hutang-hutang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 1969 dan 1970 juga mendapat pertimbangan untuk ditunda dengan pemberian syarat-syarat yang lunak dalam pelunasannya.

Perundingan dengan beberapa Negara maju dilanjutkan pada tanggal 23-24 Februari 1947 di Amsterdam, Belanda (Inter Governmental Group for Indonesia).

2.      Kebijakan Politik

a.       Membatasi hak-hak politik bagi bekas anggota PKI dan keluarganya.

b.      Partai-partai yang berdiri tidak sebanyak pada pemilu I pada tahun 1955. Ada 10 partai yang ikut menjadi peserta pemilu tahun 1971.

c.       Berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali.

d.      Pemerintah mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1975 tentang Fusi Partai-Partai.

e.       Menerapkan azas tunggal yang dianut Indonesia, yaitu Pancasila.

f.       Pemerintahan yang sentralistik.

3.      Kebijakan Industri

Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Secara garis besar, ada dua macam industri di Indonesia yaitu industry pertanian dan nonpertanian.

a.       Industri Pertanian

Bentuk-bentuk industry pertanian di Indonesia antara lain:

·         Industri pengolahan hasil tanaman pangan termasuk holtikultura.

·         Industri pengolahan hasil perkebunan, seperti indutri minyak kelapa.

·         Industri pengolahan hasil perikanan, seperti industri pengolahan udang, rumput laut,dll.

·         Industri pengolahan hasil hutan, seperti industri pengolahan kayu, rotan, dll.

·         Industri pupuk.

·         Industri pertisida.

·         Industry mesin dan peralatan pertanian.

Pabrik industri pengolahan pertanian tersebut, antara lain pabrik ban mobil di Bogor, pabrik kina di Bandung, pabrik kertas di Leces dan Pandalarang, pabrik pengolahan udang di Sematang, dll. Hasil dari olahan pabrik-pabrik tersebut kemudian diekspor dan mendatangkan devisa bagi Negara.

b.      Industri Nonpertanian

Dalam perkembangannya, Indonesia telah mendirikan beberapa industri nonpertanian antara lain pabrik semen  di Gresik, Padang, Cibinong, Makassar, dll. Dibidang perindustrian, terdapat suatu proses yang disebut dengan industry pengolahan. Dalam industry pengolahan terbagi dalam dua macam industri, antara lain:

·         Industri Hulu

Industri yag memproduksi barang untuk keperluan industri lain, seperti:

ü  Industri besi

ü  Industri baja

ü  Industri pemintalan benang

ü  Industri penggergajian kayu

ü  Industri penyamakan kulit

·         Industri Hilir

Industri barang yang memakai bahan dasar yang berasal dari industri hulu, seperti:

ü  Industri pakaian jadi

ü  Industri mebel

ü  Industri sepatu

Sejak pelita IV sektor industri semakin meningakat, bahkan pelan-pelan mulai menggantikan sektor pertanian dalam sumbangannya kepada produk domestik bruto (PDB).

4.      Revolusi Hijau

Revolusi hijau merupakan istilah yang digunakan sejak tahun 1960 untuk melukiskan usaha pengembangan dan pendiversifikasian hasil pertanian. Salah satu masalah ysng dihadapi pemerintah orba adalah produksi pangan yang tidak seimbang dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Pada tahun 1984 (pelita IV) Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras.

di Indonesia Revolusi Hijau dilakukan dengan metode sebagai berikaut.

a.       Enkstensifikasi Pertanian.

Usaha untuk meningaktkan produksi pertanian dengan cara melakukan perluasan areal pertanian. Cara yang biasa ditempuh adalah dengan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

b.      Intensifikasi Pertanian

Usaha untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, perbaikan saluran irigasi, obat dan pestisida pemberantas hama. Metode ini sangat cocok digunakan di Indonesia.

c.       Diversifikasi Pertanian

Usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara melakukan penganekaragaman tanaman pertanian.

d.      Mekanisasi Pertanian

Usaha untuk meningkatkan produksi pertanian denagn cara menggunakan alat-alat modern dalam bidang pertanian.

Revolusi Hijau bertujuan untuk mengubah petani-petani gaya lama (peasant)menjadi petani-petani gaya baru (farmers). Institut Pertanian Bogor mempersiapkan lima teknik pertanian yan disebut dengan pacausaha tani. Unsur-unsur pancausaha tani antara lain:

a.       Pemupukan yang teratur

b.      Pemberantasan hama secara intensif

c.       Pemilihan bibit unggul

d.      Pengolahan tanah yang baik

e.       Pengairan

Program penyuluhan pada masa orba disebut Bimas Gotong Royong yang ditetapkan pada awal pelita I. Melalui program ini pemerintah menunjang partisipasi para petani dengan cara sebagai berikut.

a.       Menyediakan fasilitas dan kebutuhan petani sebagai produsen padi

b.      Menambah pendapatan para petani dengan menaikkan harga padi pada tingkat yang memadai

Setelah program Bimas Gotong Royong dirasa cukup berhasil, maka dilaksanakan pula intensifikasi masyarakat (inmas). Program inmas yang dilaksanakan dan disempurnakan meliputi hal-hal berikut.

a.       Memperbaiki sistim pengairan

b.      Penyediaan bibit unggul

c.       Penyediaan obat hama

d.      Memperlancar penyediaan kredit

e.       Mempermudah cara-cara pengembalian kredit

5.      Kebijakan IPTEK

Berkenaan dengan bacaan-bacaan “liar”, politik perbukuan pemerintah Belanda membentuk Commissie Voor de Inlandsche School en Volkslentuur (Komisi Bacaan Rakyat) pada 14 September 1908. Komisi ini bertugas untuk memilih buku-buku baik yang dapat menjadi bacaan bagi penduduk pribumi dan memberi pertimbangan kepada Direktur Pendidikan yang mengurus sekolah-sekolah pribumi. Pada tahun 1917, komisi ini berkembang menjadi lembaga otonom yang mengontrol pengumpulan naskah, percetakan, penerbitan, yang dianggap pemerintah bermutu. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Balai Poestaka.

Pada periode Demokrasi Terpimpin, praktik pelarangan buku secara resmi muncul pertama pada akhir 1950-an seiring dengan semakin meningkatnya kekuasaan militer dalam politik di Indonesia. Penguasa militer mengeluarkan peraturan No PKM/001/9/1956 untuk mengontrol kebebasan berekspresi, terutama pemberitaan pers. Pelarangan kemudian semakin meluas. Sepanjang tahun 1957, penguasa militer melarang tidak kurang dari 33 penerbitan dan menutup 3 kantor berita.

Pelarangan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Pada tahun 1989, Jaksa Agung dan lembaga-lembaga (militer) membentuk Clearing House yang berfungsi meneliti isi buku dan memberi rekomendasi kepada Jaksa Agung. Lembaga ini terus bergerak dan mengawasi peredaran buku meski masa kekuasaan Orde Baru secara resmi telah tumbang dan tergantikan dengan periode Reformasi.

Kondisi semacam ini, membuat berbagai pihak yang terlibat dalam perbukuan harus berhati-hati memilih tema agar aman dari ancaman penguasa. Hal ini tidak hanya berimbas pada penerbitannya, melainkan juga penulisnya. Banyak penulis yang dari masa ke masa diasingkan dan dipenjarakan karena tulisannya. Pada akhirnya, penulis dan penerbit (sebagai pelaku industri) bekerja sama dalam membungkus buku agar tidak terlihat sebagai ancaman negara. Tema-tema yang dibicarakan kemudian adalah tema-tema yang ringan, seperti tema cinta, petualangan, pergaulan remaja, silat dan lain sebagainya.

Sejak keruntuhan Orde Lama, bangsa ini menjadi penganut negara-negara kapitalis seiring dengan semakin berkuasanya Orde Baru. Sejak tahun 1970-an kapitalisme dan militerisme memberikan dampak besar terhadap keadaan sosial masyarakat. Dampak ini juga dirasakan oleh industri penerbitan buku yang harus menyesuaikan diri.

Tegaknya kekuasaan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kekuatan negara besar Blok Barat yang menganut paham kapitalisme sehingga kebijakan negara Orde Baru pun terintegrasi dalam sistem kapitalisme global. Kebudayaan populer yang lahir seiring dengan kapitalisme pun berkembang di Indonesia.

Ada kecenderungan yang berbeda pada sistem kapitalisme di Indonesia. Negara masih dominan dalam kehidupan rakyatnya. Banyak kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka mengontrol rakyat atau negara. Manajemen yang digunakan adalah manajemen militerisme.